Bencana Sumatera: Uji Coba Ketahanan Pangan Nasional

Bencana besar di beberapa provinsi di Sumatera saat ini sedang menjadi ujian bagi ketahanan pangan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Program Food Estate yang telah diperkenalkan sejak era Soeharto terbukti berhasil dengan mencatat stok beras pemerintah mencapai rekor 4 juta ton, memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup. Dalam program Food Estate ini, Presiden Soeharto pertama kali memperkenalkan Megaproyek Lahan Gambut pada tahun 1995 untuk memperluas lahan pertanian. Kemudian, inisiatif ini dihidupkan kembali di era Jokowi dengan target pendirian satu juta hektare di beberapa daerah selama periode 2010-2013, serta pengembangan sawah di 28 provinsi selama 2014-2017. Saat ini, pemerintahan Prabowo berhasil melanjutkan program ini dengan pencapaian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) BULOG yang melampaui 4 juta ton dalam kurun waktu satu tahun pertama. Moratorium impor beras yang kemudian diumumkan segera setelah bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan keberhasilan ketahanan pangan nasional. Pemerintah menolak bantuan pangan luar negeri karena tersedianya stok yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan untuk bantuan darurat. Dengan stok CBP tiga kali lipat dari kebutuhan masyarakat di ketiga provinsi tersebut, ketahanan pangan nasional terbukti kuat. Distribusi logistik menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di wilayah tersebut, namun pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan mempercepat pembangunan jembatan bailey oleh TNI dan mengirim bantuan senilai Rp1,2 triliun. Helikopter juga menjadi andalan dalam operasi distribusi logistik di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh yang sulit dijangkau. Hal ini membuktikan efektivitas program Food Estate Prabowo-Gibran dalam membangun fondasi ketahanan pangan mandiri untuk Indonesia. Dengan stok beras yang melimpah, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan meskipun menghadapi bencana alam. Strategi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain dalam menghadapi tantangan iklim dan bencana alam.

Source link