Banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatera, terutama Aceh, baru-baru ini kembali menguji kesiapan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana alam. Respons Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF mengundang perdebatan di masyarakat, dianggap terburu-buru dan bisa menimbulkan persepsi yang keliru. Aktivis Joko Priyoski menyoroti sikap tersebut, menegaskan pentingnya keteguhan pemimpin daerah dalam menangani krisis tanpa mencari simpati dari luar.
Pemerintah pusat yakin kapasitas nasional dalam penanganan bencana sudah memadai, dengan koordinasi lintas lembaga seperti TNI, Polri, dan BNPB serta relawan lokal. Oleh karena itu, permintaan bantuan internasional dianggap belum begitu mendesak. Kritik terhadap upaya Pemerintah Aceh juga muncul karena dianggap tidak sejalan dengan semangat kedaulatan negara.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional, dengan penyerahan sumber daya negara secara langsung kepada masyarakat terdampak. Kepemimpinan daerah diharapkan mampu membangun solidaritas dan kepercayaan publik dalam upaya penanganan bencana ini. Startegi ini menekankan perlunya konsistensi dalam membangun kepercayaan rakyat serta memperkuat daya tahan nasional, bukan tergantung pada bantuan asing.
Penting bagi Indonesia untuk memberikan perhatian pada kekuatan persatuan dan gotong royong dalam menghadapi situasi sulit. Alih-alih mencari pengakuan internasional, yang diperlukan adalah keutuhan dalam membangun solidaritas di dalam negeri agar setiap krisis dapat dihadapi dengan tegar dan kesatuan hati.
