Mayoritas masyarakat belakangan ini memperhatikan betapa sering Presiden Prabowo Subianto pergi ke luar negeri untuk berbagai urusan penting. Setiap pamit dari Tanah Air demi menghadiri pertemuan bilateral, berpartisipasi dalam forum internasional, atau bertemu dengan pemimpin dunia lain, aktivitas Presiden langsung menjadi sorotan media dan menjadi pembahasan netizen.
Keraguan dan rasa ingin tahu publik tentang manfaat dari kunjungan-kunjungan itu pun terus bermunculan, terutama di media sosial. Tidak sedikit yang mempertanyakan, “Mengapa Presiden harus bolak-balik ke luar negeri?” dan “Hasil konkret apa yang diperoleh Indonesia dari aktivitas semacam ini?”
Sikap skeptis ini bisa dimaklumi. Diplomasi luar negeri sering kali tampak jauh, bahkan tak kasat mata, bila dibandingkan hasil fisik seperti pembangunan infrastruktur atau bantuan tunai.
Namun jika melihat kondisi dunia sekarang, justru aktivitas diplomasi menjadi sebuah investasi jangka panjang di tengah dinamika global yang makin tidak pasti. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan memperluas jejaring internasional agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton di tengah persaingan negara-negara besar.
Dalam perjalanan pemerintahannya selama sekitar satu setengah tahun, Presiden Prabowo telah melakukan sederet lawatan ke berbagai negara. Pola kunjungan yang sering inilah yang menunjukkan adanya niat untuk tampil proaktif mewakili Indonesia di banyak isu global.
Ragam pembahasan tentang intensitas diplomasi ini juga hadir dalam IR Youth Talks yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Menurut Anggy Pasaribu, moderator diskusi yang juga praktisi media, ada ketimpangan antara kegiatan diplomasi pemerintah dan pemahaman masyarakat. Publik sebenarnya mengamati Indonesia kini lebih sering terlibat, tetapi tidak banyak orang yang dapat memahami konteks serta urgensi di balik tiap kebijakan luar negeri.
Ia mencontohkan bahwa gejolak dunia saat ini, mulai dari runcingnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, hingga konflik Timur Tengah yang mempengaruhi ekonomi global, akan berimbas juga pada masyarakat Indonesia. Harga kebutuhan energi, ketahanan pasokan barang, stabilitas ekonomi, hingga perubahan lapangan kerja dapat dipengaruhi dari luar negeri.
Dalam pemaparan lebih lanjut, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas mengatakan bahwa tekanan geopolitik kini semakin nyata dan langsung menghantam negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu, keterlibatan aktif di tingkat global dibutuhkan agar Indonesia tidak terlindas perkembangan yang tak dapat dikendalikan sendiri.
Ia menekankan perlunya keluwesan dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dalam praktik modern, Indonesia menggunakan strategi hedging, yakni menjalin kerja sama dengan berbagai kekuatan dunia, tanpa berpihak mutlak ke satu blok saja.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan, konsep hedging Indonesia semakin berkembang menjadi resilience-based hedging, yaitu selain menjaga fleksibilitas eksternal, negara juga menyiapkan ketahanan domestik agar tak mudah goyah akibat perubahan global.
Karena itu, partisipasi pada forum-forum seperti G20, ASEAN, serta BRICS tidak sebatas mengikuti agenda internasional, melainkan penuh muatan kepentingan strategis yang bertujuan menjaga ruang gerak Indonesia di tengah pertarungan geopolitik yang keras. Namun sayangnya, pesan-pesan penting dalam strategi ini sering tak sampai ke masyarakat luas.
Media cenderung hanya menampilkan gambar pertemuan, seremoni, dan agenda tanpa menarasikan betapa langkah tersebut erat kaitannya dengan kepentingan publik Indonesia. Akibatnya, tidak sedikit yang menganggap urusan diplomasi sebatas upacara formal.
Anggy melanjutkan bahwa problem utama bukanlah absennya strategi, melainkan pemahamannya yang kurang membumi karena narasi diplomasi kerap menggunakan istilah-istilah elite yang jauh dari keseharian masyarakat.
Ia menegaskan bahwa di era informasi saat ini, komunikasi yang jelas menjadi kebutuhan utama. Narasi diplomasi harus dikemas agar mudah dipahami, serta mampu meyakinkan masyarakat betapa penting langkah internasional pemerintah. Dampaknya pada ekonomi, keamanan, investasi, dan aspek kehidupan sehari-hari perlu dikemas ke dalam pesan yang mudah dicerna.
Hal ini pun berlaku di dunia digital dan media sosial. Kehadiran pemerintah di ruang maya tidak cukup hanya ramai, tapi juga harus punya kedalaman substansi. Narasi yang kurang jelas atau defensif berlebih justru dapat memperkeruh persepsi masyarakat.
Pada akhirnya, tantangan tidak cuma datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri. Bagaimana menyampaikan kepentingan diplomasi secara transparan dan jujur akan menjadi kunci agar masyarakat mendukung langkah pemerintah. Sebab diplomasi tidak sekadar proses untuk mendapat pengakuan luar negeri, melainkan juga demi memastikan rakyat mengerti dan memperoleh manfaat nyata dari keputusan negara.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
