Polemi antara Pengurus Karang Taruna dan Pj Kepala Desa Gunung Picung semakin meningkat setelah terbitnya surat permohonan Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) yang dianggap melanggar aturan. Ali Taufan Vinaya (ATV) menyoroti tindakan Sekcam yang dianggap tidak sesuai prosedur dengan mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan Pamijahan. Ia menjelaskan bahwa MWKT merupakan agenda internal Karang Taruna desa yang harus mengikuti mekanisme organisasi. ATV juga menyesalkan penolakan Pj Kepala Desa terhadap peminjaman lokasi desa untuk kegiatan sosial, meskipun kegiatan tersebut tidak menggunakan dana desa.
Dalam situasi ini, ATV mendesak untuk evaluasi dan pergantian Pj Kades Gunung Picung atas sejumlah masalah administratif dan hambatan kegiatan sosial. Dia juga meminta agar proses Pergantian Antar Waktu kepala desa segera dilaksanakan. Koordinasi yang kurang dan pemahaman regulasi yang belum memadai antara perangkat desa dan organisasi kepemudaan menjadi perhatian utama. Perlu adanya kerja sama yang baik dan pemahaman yang jelas terhadap aturan yang berlaku guna mendukung program kepemudaan serta kegiatan sosial tanpa hambatan. Situasi ini juga mengingatkan akan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan mendukung terhadap partisipasi masyarakat.
