MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga internal di parlemen Indonesia yang bertanggung jawab menjaga kehormatan dan mengawasi etika para wakil rakyat di Senayan. Lembaga ini merupakan bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan berperan dalam menegakkan kode etik dan perilaku anggota DPR. Sebelumnya dikenal dengan nama Badan Kehormatan (BK), MKD didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.
Tujuan utama pembentukan MKD adalah untuk memastikan para wakil rakyat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, serta menjunjung martabat lembaga legislatif. MKD berperan layaknya pengadilan di internal DPR dalam menilai dan memutus dugaan pelanggaran perilaku anggota DPR. Segala keputusan MKD harus diambil tanpa adanya intervensi dari anggota, pimpinan fraksi, atau pimpinan DPR.
MKD menangani bukan perkara pidana, melainkan hanya perkara etik yang berkaitan dengan perilaku dan kepatuhan anggota dewan. Dalam menjalankan tugasnya, MKD DPR RI dipimpin oleh satu ketua dan empat wakil ketua yang berfungsi secara kolektif dan kolegial. Selain itu, MKD memiliki anggota sebanyak 17 orang yang ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPR pada awal masa jabatan atau awal tahun sidang.
Dalam melaksanakan tugasnya, MKD memiliki wewenang untuk melaksanakan pemantauan terhadap perilaku anggota, melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan yang diterima, mengadakan sidang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran, dan menerima surat dari pihak penegak hukum terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan anggota DPR. MKD juga memiliki kewenangan lain seperti menerbitkan surat edaran, memantau kehadiran anggota, memberikan rekomendasi, memanggil terkait kasus dugaan pelanggaran, dan menyusun rancangan anggaran pelaksanaan tugas.
Dengan tugas dan wewenang yang dimiliki, MKD tidak hanya berperan sebagai pencegah dan pengawas, tetapi juga sebagai penjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif negara. MKD berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas anggota DPR serta lembaga legislatif secara keseluruhan.
