Penanganan banjir di Aceh Tamiang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah dilakukan sesuai prosedur, menurut pernyataan resmi yang merespons tuduhan keterlambatan yang dilontarkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Evakuasi awal menjadi tanggung jawab BPBD kabupaten atau kota yang berkoordinasi dengan TNI dan Polri saat bencana terjadi. Akses darat ke Aceh Tamiang telah terbuka sejak 6 Desember 2025, memungkinkan distribusi logistik melalui Langkat dan Sumatera Utara.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turun langsung ke lokasi untuk meninjau fasilitas kesehatan dan membantu dalam pembersihan lumpur bersama tim gabungan. Terkait perahu karet berlogo BNPB yang bocor, BNPB menjelaskan bahwa perahu tersebut merupakan hibah lama yang telah diserahkan kepada BPBD daerah, sehingga tanggung jawab perawatan dan pemeliharaannya berada pada pemerintah daerah, bukan BNPB.
BNPB juga menambahkan bahwa perahu tambahan dari pusat baru tiba pada 1 Desember 2025, sehingga insiden perahu bocor melibatkan aset milik BPBD Aceh Tamiang dan bukan milik BNPB langsung. Ditpolairud Polda Aceh turut menyediakan perahu tambahan untuk membantu dalam penyeberangan bantuan ke wilayah yang masih terisolasi seperti Bireuen.
Distribusi bantuan tetap diprioritaskan untuk wilayah yang sulit dijangkau seperti Aceh Tengah yang memerlukan dropping bantuan menggunakan helikopter. Hal ini berbeda dengan situasi di Aceh Tamiang yang sekarang telah dapat diakses melalui jalur darat.
