Badan Gizi Nasional (BGN) mulai 5 Oktober 2026 menerapkan skema baru insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang sebelumnya diberikan secara tetap sebesar Rp6 juta per hari kini dihitung berdasarkan jumlah porsi, yakni Rp2.000 untuk setiap porsi yang dibagikan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan perubahan tersebut merupakan penyesuaian agar pemberian insentif lebih proporsional, bukan pemotongan anggaran. Dengan skema sebelumnya, setiap SPPG menerima nominal yang sama tanpa bergantung pada jumlah penerima manfaat yang dilayani.
“Kami menyesuaikan dengan proporsionalnya, yaitu Rp2.000 per porsi. Jika SPPG melayani 3.000 porsi, maka insentif yang diterima tetap Rp6 juta. Namun, jika melayani di bawah itu, insentif akan menyesuaikan jumlah porsi yang dibagikan,” ujar Sudaryono dalam siaran pers, Kamis (1/10/2026).
Insentif tersebut merupakan bagian dari alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Anggaran itu dibagi menjadi Rp10.000 untuk biaya makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk insentif mutu layanan.
Pengawasan dapur diperketat
Penerapan skema baru berlangsung ketika BGN memperketat pengawasan terhadap operasional dapur SPPG. Kebijakan itu beriringan dengan penanganan dugaan keracunan makanan yang menimpa 24 siswa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Para siswa tersebut berasal dari SDN 1 Tutup, SDN 3 Tutup, dan SMK Bakti Husada. Menyusul kejadian itu, operasional SPPG Tutup dihentikan sementara selama 20 hari untuk keperluan investigasi.
BGN juga mewajibkan setiap dapur memasang kamera pengawas atau CCTV yang terhubung langsung ke kantor pusat. Sudaryono mendorong pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak untuk memeriksa kebersihan dapur serta memastikan petugas menjalankan prosedur secara disiplin.
Dalam penegakan standar keamanan pangan, BGN menonaktifkan sementara 1.999 dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Status operasional dapur-dapur tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan.
480 SPPG baru diaktifkan
Meski menghadapi sorotan atas kondisi fasilitas dan dugaan insiden di Blora, BGN tetap memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 480 SPPG diaktifkan secara serentak pada 2 Oktober 2026 di 16 provinsi, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Dengan penambahan tersebut, jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia tercatat mencapai 27.022 unit.
BGN turut menanggapi kritik di media sosial terhadap kondisi fisik salah satu fasilitas SPPG yang dijuluki “candi terbaru”. Lembaga itu menegaskan, kondisi satu lokasi tidak dapat mewakili keseluruhan infrastruktur SPPG yang ada. BGN menyatakan akan terus memverifikasi status bangunan dan kesiapan operasional setiap mitra.
