Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengklarifikasi bahwa tiga bupati di Aceh yang disebut menyerah dalam penanganan bencana banjir sebenarnya tidak menyerah sepenuhnya, melainkan mengakui keterbatasan sumber daya dan meminta bantuan pemerintah pusat. Situasi darurat akibat banjir bandang dan longsor telah membuat kepala daerah di Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Aceh Selatan menyatakan ketidakmampuan mereka dalam menangani bencana tersebut secara mandiri. Tito menjamin bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih distribusi logistik untuk Aceh dan mengirim bantuan melalui jalur udara dari Jakarta dan Medan. Gubernur Aceh, Mualem, menggambarkan dampak bencana ini sebagai bencana yang mirip tsunami kedua, dengan infrastruktur hancur dan akses vital putus. Masyarakat Aceh diimbau untuk menjaga stabilitas, persatuan, dan keamanan wilayah di tengah krisis tersebut.
Pada waktu peringatan HUT Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pendukung gerakan ini diminta untuk menahan diri agar tidak menambah beban psikologis dan sosial masyarakat. Kolonel Purn. Sri Radjasa Chandra, seorang pengamat intelijen, menekankan pentingnya mengambil momen refleksi dalam situasi ini. Ia juga menyoroti pentingnya mengutamakan kemanusiaan dan kepedulian sesama di tengah bencana besar yang menimpa Aceh. Eks kombatan GAM juga bergabung dalam seruan untuk mendukung TNI-Polri dan pemerintah dalam penanganan bencana. Peringatan HUT GAM dianggap lebih bermakna jika digunakan sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas masyarakat Aceh.
Dengan menempatkan penanganan bencana sebagai prioritas utama, semua elemen masyarakat dapat menunjukkan kesatuan dan kepedulian dalam menghadapi krisis. Aceh diyakini sebagai Negeri Keselamatan yang dijaga dengan persatuan, kepedulian, dan kekuatan bersama.
