Prioritas Penanggulangan Bencana dalam RAPBN 2026
JAKARTA – Merespon absennya penanggulangan bencana sebagai nomenklatur tersendiri dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kebencanaan di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung tercantum, Sekretariat Negara menegaskan bahwa fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan pertahanan bukan berarti mengabaikan masalah kebencanaan.
Fokus Prioritas RAPBN 2026
Delapan agenda prioritas yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Meskipun demikian, penanggulangan bencana di Indonesia melibatkan banyak sektor seperti BNPB, BMKG, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap komitmen pemerintah seharusnya bukan hanya dari daftar prioritas, namun juga dari implementasi nyata di lapangan.
Mitigasi Berbasis Teknologi dan Komunitas
BNPB terus melakukan langkah-langkah proaktif dalam mitigasi bencana. Berbagai inovasi dilakukan, seperti pengembangan sistem peringatan dini banjir di Banda Aceh dan penguatan instrumen peringatan dini di Jawa Tengah. Teknologi dijadikan sebagai pendukung, sementara pemahaman masyarakat dan respons yang cepat tetap menjadi kunci utama.
Ke depan, pendekatan pemerintah dalam penanggulangan bencana akan bertransformasi menjadi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD). Konsep ini mendorong tindakan preventif sebagai respons terhadap peringatan dini, bukan sekadar informasi.
Komitmen dalam RAPBN 2027
Debat mengenai prioritas anggaran pun mulai terjawab dengan inklusi “infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana” dalam fokus RAPBN 2027. Pemerintah nampaknya semakin mengakui pentingnya penanggulangan bencana sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang holistik.
