Pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi kembali menjadi sorotan, khususnya di PT PLN Energi Primer Indonesia. Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti besarnya anggaran transportasi dan sewa kapal laut yang dinilai kurang transparan. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menunjukkan bahwa anggaran sewa kapal di PT PLN Energi Primer Indonesia sangat besar, mencapai Rp5,5 triliun pada tahun 2024. Hal ini mengundang pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan kontrak. Uchok juga menyoroti kontrak sewa kapal laut antara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) dan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya (PNBBR) yang dinilai tidak mencantumkan nilai kontrak secara pasti. Dengan adanya indikasi ketertutupan, perlu adanya langkah-langkah yang lebih transparan dalam pengelolaan anggaran BUMN energi.


