Perjalanan demokrasi tidak dapat dianggap sebagai proses yang berjalan lurus dan tanpa hambatan. Seringkali, perkembangan demokrasi mengikuti pola naik turun, diwarnai oleh fase-fase yang berjalan dengan tempo yang berbeda, dan tidak jarang mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran sebelum menemukan bentuk barunya. Perspektif ini penting dipahami agar kita tidak terjebak pada anggapan bahwa demokrasi adalah tujuan yang sudah final.
Dalam memahami dinamika tersebut, Samuel Huntington pada tahun 1991 memperkenalkan gagasan mengenai “gelombang demokratisasi”. Menurutnya, demokrasi adalah proses historis yang akan selalu memasuki tahap-tahap tertentu. Ini menjadi pedoman untuk memahami perubahan relasi antara militer dan sipil di negara manapun yang sedang berdemokrasi. Artinya, karakter dan peran kepemimpinan militer maupun sipil ikut berubah seiring dengan tahapan dalam perjalanan demokrasi itu sendiri.
Sejak kejatuhan Orde Baru, Indonesia menjalani perjalanan demokrasi dalam ruang perubahan besar yang disebut gelombang demokrasi ketiga. Namun, perlu disadari bahwa reformasi di Indonesia lebih dari sekadar peralihan kekuasaan. Proses demokratisasi berlangsung bertahap dan tidak homogen. Beberapa aspek tumbuh lebih cepat dibandingkan yang lain, kadang terjadi kompromi yang rapuh antara kepemimpinan sipil dengan kepemimpinan militer, sebagaimana diungkap dalam berbagai riset (Aspinall, 2005; Mietzner, 2012). Akibatnya, relasi sipil-militer sebaiknya dinilai berdasarkan konteks fase demokrasi yang tengah berjalan.
Pengalaman Indonesia selama lebih dari dua dekade reformasi menunjukkan adanya tiga tahap kunci dalam proses demokrasinya. Tahap pertama ialah keluar dari rezim otoriter, berikutnya adalah konsolidasi awal demokrasi, dan kini masuk ke babak konsolidasi yang lebih lanjut namun rentan—sering dikaitkan dengan istilah demokrasi iliberal atau bahkan gejala kemunduran demokrasi. Setiap tahapan membawa tantangan masing-masing. Artikel ini akan fokus pada sisi kepemimpinan militer dalam konteks perubahan fase-fase tersebut.
Pada tahap transisi setelah Orde Baru, prioritas utama Indonesia bukan memperkuat pertahanan, melainkan membatasi dominasi politik militer. Tugas utamanya adalah depolitisasi militer—mengembalikan militer ke fungsi pertahanan murni, menghapus pengaruh mereka di bidang politik, serta mempertegas supremasi otoritas sipil (Linz & Stepan, 1996; Crouch, 2010). Dalam keadaan seperti ini, kepemimpinan TNI yang paling dibutuhkan bukan tokoh yang mendobrak atau melakukan reformasi drastis, melainkan yang mampu menjaga kestabilan selama masa transisi, bersikap netral dalam politik, serta menegakkan disiplin prosedural. Profesionalisme militer tidak diartikan sebagai ambisi politik, tapi sebagai kesiapan menjaga pertahanan tanpa mengulang lagi peran politik lama (Huntington, 1957).
Berlanjut ke fase kedua, yakni konsolidasi awal, tantangan besar justru terletak pada hubungan sipil-militer yang belum stabil. Ancaman kudeta menurun, tetapi masih ada risiko militer kembali ke urusan non-pertahanan dengan dalih krisis atau kegagalan kinerja sipil (Croissant dkk., 2013). Penelitian reformasi sektor militer menunjukkan, kemajuan normatif dan prosedural memang sudah nyata, tetapi reformasi yang bersinggungan dengan kepentingan internal militer cenderung lamban (Wardoyo, 2017). Dalam tahap ini, kepemimpinan militer mesti bekerja berdasarkan aturan formal dan mampu menjaga garis batas tugas, sehingga otoritas sipil tetap terjaga, bukan sebatas hubungan patronase (Feaver, 2003). Tahap ini sangat penting untuk meredam godaan peran ganda militer, dan membantu demokrasi tumbuh lebih kuat.
Sayangnya, Indonesia kini menapaki fase konsolidasi lanjutan yang justru masih rapuh. Stabilitas pemilu dan demokrasi elektoral memang terjaga, namun berbagai tekanan—seperti konsolidasi kekuasaan di tangan eksekutif dan lemahnya kontrol terhadap kekuasaan—menurunkan kualitas demokrasi konstitusional (Power, 2018; Mietzner, 2020). Disini, persoalan kendali demokratik bukan lagi perlawanan militer terhadap pemerintah sipil, tetapi hubungan yang semakin cair, di mana tentara kerap dipanggil membantu urusan sipil (Aspinall dan Mietzner, 2019). Akibatnya, capaian-capaian normatif berisiko terancam jika internal militer sendiri tidak menjaga standar normanya.
Maka, kebutuhan kepemimpinan TNI pun menuntut perubahan orientasi. Konsistensi terhadap sikap non-partisan dan sikap profesional memang tetap penting sebagai fondasi, tetapi harus diimbangi dengan kesadaran institusional untuk tidak memperluas peran militer, meski diberi legitimasi atau permintaan oleh otoritas sipil (Bruneau dan Croissant, 2019). Kemampuan menahan institusi dari godaan masuk ke ranah yang bukan tugas pokok kini menjadi kunci utama dalam menjaga kontrol sipil atas militer.
Apabila kita menelusuri rekam jejak Panglima TNI sejak awal reformasi, akan tampak adanya variasi gaya kepemimpinan. Ada yang efektif dan cekatan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah, cocok pada masa genting atau ketika negara membutuhkan mobilisasi besar. Namun, gaya seperti ini bisa berbahaya di masa konsolidasi lanjut karena berpotensi mengaburkan batas sipil-militer. Di sisi lain, ada pemimpin militer yang sangat teknis dan menjaga jarak dari politik, meski kontribusinya lebih menguatkan keseimbangan sistem di masa politik penuh tekanan.
Di antara kedua model itu tumbuh tipe kepemimpinan kolaboratif yang berorientasi koordinasi lintas matra, minim eksposur politik, serta taat prosedur dalam hubungan dengan presiden. Mereka tak menggunakan perintah sebagai landasan memperluas kewenangan, dan lebih menekankan penyesuaian peran TNI sesuai kebutuhan nasional tanpa mengabaikan batas misi utama.
Untuk masa sekarang, tipe kepemimpinan berpola tersebut paling sesuai untuk menjaga kendali demokrasi di Indonesia. Pemimpin TNI yang dibutuhkan hari ini bukan tokoh paling dominan, tetapi personel yang peka dalam menjaga agar prinsip-prinsip reformasi militer tetap terjaga dan tidak luntur akibat tekanan harian. Loyalitas kepada Presiden penting, tapi harus berada dalam kerangka kepatuhan prosedural dan keseimbangan institusional. Setiap tugas atau agenda nasional dari presiden mesti diterjemahkan sebagai bagian dari sinergi nasional daripada perluasan domain militer ke bidang-bidang non-pertahanan.
Peran militer sebagai pendukung agenda nasional harus dibingkai sebatas kapasitas pelengkap, tanpa menjadi alat utama. Maka, calon Panglima TNI ideal adalah mereka yang mahir berkoordinasi, menjaga kohesi internal militer, dan mampu mempertahankan harmoni sipil-militer tanpa harus menonjol di ruang publik. Pemimpin seperti ini biasanya handal dalam melaksanakan kewenangan secara efektif dengan cara yang tenang dan tidak mencolok. Tantangan sebenarnya saat ini adalah bagaimana militer tidak terjebak dalam keterlibatan yang terlalu jauh, meski didorong oleh kemudahan kolaborasi.
Kepemimpinan militer yang dibutuhkan sekarang adalah figur yang mampu menjaga keseimbangan antara bantuan pada pemerintah sipil dengan komitmen mendalam pada kontrol sipil demokratik. Menjadi tentara yang cerdas berstrategi, piawai menghadapi ragam tantangan, tetapi tegas dan konsisten dalam memelihara hak sipil rakyat serta reformasi demokrasi yang sudah disepakati bangsa ini.
Tulisan ini memandang bahwa penilaian mutu kepemimpinan militer tidak bisa dilepaskan dari situasi fase demokrasi yang sedang berlangsung. Evaluasi atas posisi militer dari masa Jenderal Wiranto hingga Jenderal Agus Subiyanto sebaiknya dilihat dengan kacamata tersebut. Karena demokrasi telah jadi konsensus bersama bangsa ini, kepemimpinan militer maupun sipil mesti terus diarahkan agar tidak kembali pada otoritarianisme atau demokrasi semu seperti yang ditakutkan para pengamat luar negeri. Tantangan terbesar hari ini bukan militer yang menentang, tapi justru militer yang terlalu siap membantu tanpa batas. Untuk itu, keahlian untuk menahan diri dan menjaga prinsip kendali demokratik dari dalam tubuh TNI sendiri harus senantiasa diutamakan jika demokrasi ingin tetap tegak.
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Di Era Konsolidasi Demokratik
