Pemerintah Indonesia telah secara resmi menyatakan bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat. Keputusan bergabung ini menjadi langkah strategis dalam diplomasi aktif Indonesia untuk mendorong perdamaian di Gaza dan memperjuangkan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Respons terhadap keputusan ini beragam, dengan sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil mengkritik partisipasi tersebut atas kekhawatiran akan dianggap sebagai legitimasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bahwa hal ini dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik.
Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan dalam BoP didasarkan pada amanat konstitusi. Sesuai UUD 1945, Indonesia berkomitmen untuk mendukung ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya forum internasional ini untuk memastikan implementasi solusi dua negara yang adil dan bermartabat, dengan fokus utama pada mendukung stabilisasi dan rekonstruksi Gaza.
Dukungan juga datang dari parlemen, dimana Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menjelaskan bahwa posisi Indonesia di BoP bukan hanya sekadar simbol politik, tetapi instrumen untuk menyuarakan hak-hak kemanusiaan. BoP dianggap sebagai platform strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di tingkat global dan memastikan bahwa proses perdamaian berlangsung inklusif tanpa mengesampingkan hak-hak rakyat Palestina.
Dari segi hukum internasional, Board of Peace dioperasikan di bawah kerangka resolusi Dewan Keamanan PBB, sehingga keterlibatan Indonesia dianggap tetap sesuai dengan prinsip hukum global. Sejumlah lembaga kajian juga menilai langkah ini sebagai bentuk diplomasi proaktif Indonesia di tengah kompleksitas geopolitik Timur Tengah, diharapkan dapat memperkuat peran negara sebagai penengah yang kredibel.
