Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menolak desakan penetapan status bencana nasional terhadap banjir hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Haedar menegaskan bahwa desakan tersebut sarat dengan politisasi dan motif politik yang dapat mengganggu penanganan korban. Ia mengingatkan semua pihak untuk tidak memanfaatkan situasi darurat bencana sebagai alat tekanan politik, namun seharusnya fokus pada aksi kemanusiaan dan membantu masyarakat terdampak. Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mendukung politisasi bencana dalam apa pun bentuknya.
Isu penetapan status bencana nasional muncul setelah konferensi pers oleh Sekretaris LBH Anak Panah PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkannya. Namun, Haedar menegaskan bahwa desakan dan ancaman hukum yang disuarakan oleh Ikhwan bukanlah sikap resmi Muhammadiyah. Hal ini dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang diutamakan oleh Muhammadiyah. Kontroversi semakin dalam dengan latar belakang Ikhwan Fahrojih yang merupakan kuasa hukum di sektor pertambangan dan energi, yang memunculkan dugaan motif politik di balik desakan tersebut.
