Krisis Diplomatik Rudal Anti Kapal: AS Dituding Terlibat
Konflik diplomatik yang dipicu oleh pembatalan kontrak untuk pengadaan rudal anti kapal Naval Strike Missile (NSM) oleh pemerintah Norwegia telah mencapai titik kritis setelah pihak Malaysia merasa dirugikan meskipun telah membayar 95 persen nilai kontrak tersebut. Dugaan pun mulai mengarah ke Amerika Serikat (AS) atas keterlibatan dalam kejadian ini.
Publik banyak yang menduga bahwa AS berperan di balik tindakan drastis yang diambil oleh Norwegia, mengingat adanya komponen teknologi sensitif buatan AS yang terdapat dalam sistem rudal canggih NSM. Namun, pihak AS membantah keras tuduhan tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam keputusan pembatalan kontrak NSM.
Amerika Serikat dan Rudal NSM
Kuasa Usaha AS di Malaysia, David H. Gamble Jr., secara tegas menyatakan bahwa AS sebenarnya mendukung upaya Malaysia dalam memperkuat kemampuan pertahanan lautnya dan tidak terlibat dalam pembatalan kontrak NSM. AS bahkan menyediakan bantuan untuk memastikan bahwa pasokan rudal NSM dapat terkirim tepat waktu ke Angkatan Laut Malaysia tanpa hambatan ekspor.
Rudal NSM memiliki teknologi krusial buatan AS, dan kerjasama dengan perusahaan pertahanan besar AS, Raytheon, dalam memproduksi komponen peluncur dan modul kendali tembak juga membuat AS memiliki peran penting dalam proyek ini. Meskipun demikian, AS menegaskan bahwa hubungan pertahanan dengan Malaysia tetap kuat dan komitmen untuk memberikan bantuan keamanan terus berlanjut.
Pembatalan Kontrak yang Kontroversial
Sementara itu, alasan Norwegia membatalkan kontrak ini dengan status ‘force majeure’ dan pembatasan ekspor senjata hanya untuk sekutu terdekat mereka telah menuai banyak kritik dari Malaysia. Dengan pembayaran 95 persen nilai kontrak yang sudah dilakukan, keputusan sepihak ini dianggap tidak adil dan merugikan.
Di tengah ketegangan diplomatik yang semakin memanas, Malaysia bahkan menggugat Norwegia untuk meminta ganti rugi sebesar RM1 miliar sebagai kompensasi atas pembatalan kontrak yang merugikan secara finansial maupun keamanan negara.
